PADANG, KlikGenZ — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menyambut baik dimulainya proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar periode 2025–2028. Ia menekankan pentingnya proses yang terbuka, profesional, serta mampu menghasilkan komisioner berintegritas dan responsif terhadap perkembangan penyiaran modern.
“Proses seleksi ini harus dijalankan secara transparan dan akuntabel, agar melahirkan figur-figur yang benar-benar independen, kredibel, dan memahami tantangan penyiaran di era digital,” ujar Muhidi, Minggu (29/6).
Politikus PKS itu menegaskan bahwa Panitia Seleksi (Pansel) harus menjunjung tinggi objektivitas dan integritas dalam menilai para kandidat. Menurutnya, calon komisioner ideal bukan hanya memahami regulasi, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap isu-isu lokal serta dinamika media digital.
“Kami berharap yang terpilih nantinya bukan hanya sekadar pengawas siaran, tapi juga mitra strategis pemerintah daerah, terutama dalam promosi budaya lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” katanya.
Muhidi menambahkan, KPID ke depan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selain mengawal kualitas siaran dan menjaga etika media, lembaga ini juga dituntut mendorong literasi media, pelestarian budaya Minangkabau, dan mendukung promosi UMKM melalui media penyiaran.
“Media lokal harus dimanfaatkan sebagai etalase promosi produk-produk unggulan Sumbar, mulai dari kuliner, kerajinan, hingga pariwisata. KPID harus bisa menjembatani kolaborasi antara UMKM dan lembaga penyiaran,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa tantangan dunia penyiaran kini makin kompleks, tidak hanya soal konten dan etika, tetapi juga terkait literasi digital, penguatan nilai kebangsaan, serta penyaringan pengaruh negatif dari luar.
“Penyiaran jangan hanya jadi ruang hiburan, tapi juga sarana edukasi, promosi UMKM, dan penggerak ekonomi lokal,” pungkas Muhidi.(*)
