Thailand, KlikGenZ — Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand membekukan kekuasaan eksekutif Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra menyusul skandal percakapan telepon yang bocor ke publik, Selasa (1/7).
“Mahkamah Konstitusi, dengan suara mayoritas 7 banding 2, menangguhkan yang bersangkutan dari tugas sebagai Perdana Menteri mulai 1 Juli hingga MK mengeluarkan putusan,” demikian pernyataan resmi MK Thailand, dikutip dari AFP.
Paetongtarn menjadi sorotan setelah rekaman percakapan teleponnya dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, tersebar luas. Dalam percakapan tersebut, Paetongtarn terdengar merendahkan militer Thailand—institusi yang memiliki pengaruh besar dalam politik dan memiliki sejarah panjang perseteruan dengan keluarga Shinawatra.
Akibat bocornya rekaman itu, Paetongtarn menuai kecaman dan telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas ucapannya.
Krisis ini berdampak pada stabilitas politik. Koalisi pemerintahan mulai goyah setelah Partai Bhumjaithai—mitra terbesar kedua dari Partai Pheu Thai yang dipimpin Paetongtarn—memutuskan keluar dari koalisi pekan lalu.
Di saat bersamaan, sejumlah senator dari kubu konservatif melayangkan tuntutan kepada Paetongtarn atas dugaan pelanggaran etika sebagai pejabat publik.
Menanggapi keputusan MK, Paetongtarn menyatakan menerima putusan tersebut dengan lapang dada.
“Putusan telah keluar dan saya menerimanya,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Pemerintah, Bangkok.
“Saya ingin menegaskan kembali bahwa niat saya sejak awal adalah melakukan yang terbaik untuk negara saya,” tutupnya. ( CNN Indonesia)
