JAKARTA | KlikGenZ — Meski pemerintah terus menggelontorkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang kian meningkat dari tahun ke tahun, jumlah penduduk miskin di Indonesia nyaris tak menunjukkan penurunan berarti selama satu dekade terakhir.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebanyak 24,06 juta orang. Angka ini hanya sedikit menurun dibandingkan September 2019 (24,78 juta orang), bahkan masih jauh dari posisi 10 tahun sebelumnya, yakni 27,73 juta orang pada September 2014.
Padahal, alokasi dana untuk program bansos terus meningkat. Pada tahun 2025, anggaran perlinsos mencapai Rp503,2 triliun, naik dari Rp496,8 triliun pada 2024, dan Rp476 triliun pada 2023. Sementara pada 2022, jumlahnya tercatat sebesar Rp431,5 triliun.
Menurut Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P. Sasmita, kenaikan anggaran tersebut belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Pasalnya, ia menyebut bahwa tujuan utama bansos bukanlah untuk menurunkan angka kemiskinan secara langsung.
“Bansos memang tidak dirancang untuk menciptakan produktivitas, tapi hanya membantu meringankan beban hidup masyarakat miskin. Maka wajar jika program ini tidak mampu mengubah kondisi ekonomi mereka secara permanen,” ujar Ronny, dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (17/7/2025).
Ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi nasional yang belum optimal dalam 10 tahun terakhir. Hal ini berdampak pada minimnya penciptaan lapangan kerja layak, sehingga sebagian besar masyarakat tidak memiliki penghasilan yang mencukupi kebutuhan dasar.
“Belum lagi soal bansos yang salah sasaran, serta adanya penyimpangan yang membuat bantuan tidak berfungsi efektif sebagai penopang hidup kelompok rentan,” tambahnya.
Sementara itu, Manajer Riset Seknas FITRA, Badiul Hadi, menilai bahwa persoalan utama terletak pada buruknya akurasi data penerima bantuan. Ia menyebut kesalahan inklusi dan eksklusi dalam penyaluran bansos masih tinggi karena data tidak diperbarui secara berkala, serta minimnya integrasi dengan program pemberdayaan jangka panjang.
“Selama bansos masih bersifat karitatif dan pendek umur, tanpa intervensi ekonomi yang transformatif, maka kita hanya mengulang siklus ketergantungan,” tegas Badiul.
Lebih lanjut, ia juga mengkritik penggunaan garis kemiskinan nasional yang dinilai belum sesuai dengan standar internasional. “Indonesia sudah masuk kategori negara berpendapatan menengah atas menurut Bank Dunia. Tapi kita masih pakai garis kemiskinan yang terlalu rendah. Seharusnya disesuaikan ke Rp1,5 juta per kapita per bulan agar kebijakan lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Pandangan senada disampaikan Peneliti Next Policy, Shofie Azzahrah. Ia menilai perlambatan ekonomi dan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) belakangan ini menjadi faktor yang turut memperparah situasi.
“Bansos bukan solusi jangka panjang. Harus ada transformasi menuju program yang berbasis pemberdayaan, memperluas akses ekonomi, dan mendorong peningkatan kapasitas manusia agar masyarakat bisa mandiri secara finansial,” pungkas Shofie. (*)
