Padang Pariaman | KlikGenZ — Ketika ribuan warga di Kabupaten Padang Pariaman masih berjibaku memulihkan kehidupan setelah banjir bandang dan tanah longsor menghantam kampung mereka, sejumlah anggota Komisi I dan IV DPRD Padang Pariaman justru memilih terbang ke Sleman untuk kunjungan kerja (kunker), Selasa (2/12).
Rombongan dewan berdalih kunker tersebut untuk mempelajari penanganan Dinas Sosial, sistem P3K, serta pengembangan pariwisata di Sleman. Namun alasan itu justru memicu kritik. Banyak pihak mempertanyakan sensitivitas wakil rakyat terhadap situasi darurat di daerah yang mereka wakili.
“Tidak mungkin dibatalkan,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Padang Pariaman, Afredison, menegaskan bahwa keberangkatan sudah terjadwal dan surat sudah masuk sehingga dianggap tidak elok jika dibatalkan.
Yang menjadi ironi, di saat mereka belajar tentang penanganan sosial, di kampung halaman sendiri warga masih harus melewati malam-malam penuh takut tanpa kepastian, sebagian kehilangan rumah hingga akses jembatan yang terputus.
Afredison mengatakan ada tiga hingga empat kecamatan yang terdampak parah akibat banjir bandang. Pemerintah daerah dan pusat disebut sudah turun menangani. Namun pernyataan itu tak cukup menjawab kegelisahan publik mengapa para anggota dewan tak memilih tetap berada di tengah rakyatnya pada situasi genting.
Sentilan Menohok dari Sleman
Kunjungan itu pun memunculkan kritik langsung dari pihak tuan rumah.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sleman, Agung Armawanta, memberikan sindiran halus tapi tepat sasaran saat menerima rombongan tersebut.
“Kalau saya di posisi itu, saya tidak akan berangkat. Walaupun harus nombok tiket, demi rakyat,” ucap Agung mengingatkan pentingnya integritas saat bencana melanda daerah sendiri.
Ia menambahkan bahwa hati nurani seharusnya menjadi kompas seorang pemimpin, apalagi ketika masyarakat sedang diuji dengan “ayat Tuhan” berupa bencana alam.
Di Tengah Krisis, Publik Menuntut Kepekaan
Keputusan kunker ini memperpanjang daftar pertanyaan publik mengenai empati dan prioritas wakil rakyat. Ketika warga butuh kehadiran dan pengawasan dewan dalam percepatan penanganan bencana, perjalanan dinas dianggap sebagai pilihan yang keliru.
Saat derita masih menggenang di Padang Pariaman, tuntutan terbesar dari masyarakat hanya satu wakil rakyat jangan meninggalkan rakyatnya pada masa paling sulit.* (RadarJogja)
