Padang Pariaman | KlikGenZ — Salah satu unggahan berasal dari akun Facebook @Baron Algy, yang membagikan status satir berbahasa daerah mempertanyakan alasan bantuan berada di rumah dinas. Narasi itu kemudian berkembang dan memicu komentar publik di berbagai kanal, termasuk Instagram.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan bahwa isu dugaan penimbunan bantuan sembako di rumah dinas Bupati Padang Pariaman tidak benar. Informasi yang tersebar di media sosial tersebut dinilai sebagai hoaks yang dapat mengganggu upaya penanganan darurat bencana banjir dan longsor yang masih berlangsung.
Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman, Siska Primadona, menyatakan keberadaan sejumlah bantuan di rumah dinas bupati merupakan bagian dari penyimpanan sementara atau buffer stock sebelum didistribusikan ke wilayah terdampak.
“Benar ada bantuan yang ditempatkan sementara di rumah dinas. Namun itu bukan penimbunan, melainkan titik transit untuk mempercepat distribusi ke lapangan. Semua bantuan tercatat, didata, dan terkontrol dengan baik,” tegasnya, Senin (8/12).
Siska menjelaskan, dalam kondisi darurat, diperlukan beberapa titik logistik agar distribusi bantuan tidak bergantung pada satu gudang saja. Rumah dinas dipilih karena lokasi yang aman, mudah dijangkau, dan memiliki ruang memadai untuk menampung bantuan sebelum dikirim ke lapangan.
“Setiap bantuan yang masuk dicatat sesuai sumber, jumlah, dan tujuan distribusinya. Tidak ada satu pun yang disimpan untuk kepentingan pribadi. Semuanya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Bantuan logistik tersebut terus disalurkan ke seluruh wilayah terdampak, termasuk daerah yang akses jalannya masih terputus akibat jembatan rusak dan longsor. Tim di lapangan bekerja tanpa henti memastikan bantuan cepat sampai ke warga yang membutuhkan.
Dinsos juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima informasi. “Dalam situasi darurat, fokus kita adalah keselamatan masyarakat. Jangan sampai hoaks mengganggu kelancaran penanganan bencana,” tambah Siska.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman meminta masyarakat untuk segera melapor jika menemukan ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan atau membutuhkan penjelasan terkait prosedur pendistribusian, sehingga penanganan dapat dilakukan cepat, tepat, dan terverifikasi.*
