KLIKGENZ | Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi pemerintahan nagari untuk meningkatkan kualitas layanan publik, terutama dalam penanggulangan bencana. Sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di Sumatera Barat, Padang Pariaman memerlukan sistem informasi kebencanaan yang cepat, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat.
Namun, hasil pemantauan terhadap 103 website resmi pemerintahan nagari di Padang Pariaman menunjukkan bahwa pemanfaatan digitalisasi kebencanaan belum berjalan optimal. Hampir seluruh website nagari tidak menyediakan data, laporan, atau pembaruan informasi terkait mitigasi maupun kondisi pascabencana di wilayah masing-masing.
Website Nagari Belum Dimaksimalkan untuk Informasi Kebencanaan
Mayoritas website nagari hanya berisi profil nagari, informasi perangkat, kegiatan seremonial, atau dokumen administratif. Ketersediaan informasi kritis seperti:
-
laporan kondisi nagari saat cuaca ekstrem,
-
data kerusakan pascabencana,
-
informasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak,
-
edukasi mitigasi dan titik rawan bencana,
nyaris tidak ditemukan.
Padahal, publik termasuk perantau, relawan, hingga lembaga penanggulangan bencana membutuhkan sumber informasi yang valid dan cepat untuk memahami situasi di lapangan.
Digitalisasi Memiliki Peran Strategis dalam Penanganan Bencana
Jika dikelola secara baik, website nagari dapat menjadi pusat informasi kebencanaan yang sangat bermanfaat, antara lain untuk:
-
Memberikan akses informasi real-time kepada publik dan perantau.
-
Menjadi referensi utama bagi relawan, lembaga kemanusiaan, dan pemerintah daerah.
-
Mendorong transparansi penanganan bencana di tingkat nagari.
-
Menguatkan mitigasi berbasis komunitas secara berkelanjutan.
Dengan fungsi strategis seperti itu, absennya informasi kebencanaan dari hampir semua website nagari menunjukkan terjadinya kesenjangan antara kebutuhan dan implementasi digitalisasi pemerintahan.
Faktor Penyebab Utama Digitalisasi Kebencanaan Belum Optimal
Beberapa faktor yang terlihat antara lain:
1. SDM pengelola website masih sangat terbatas
Administrasi digital, jurnalistik kebencanaan, dan manajemen informasi darurat belum menjadi kompetensi umum aparatur nagari.
2. Belum adanya standar layanan informasi kebencanaan di tingkat nagari
Tidak ada SOP atau pedoman resmi yang mewajibkan publikasi update bencana.
3. Website lebih berorientasi administratif
Informasi kebencanaan belum diposisikan sebagai bagian dari pelayanan publik prioritas.
4. Belum terintegrasi dengan sistem kebencanaan kabupaten
Website nagari belum terkoneksi dengan pusat data BPBD maupun kanal early warning system.
Peran Strategis DPMD ke Depan: Digitalisasi sebagai Kebutuhan Dasar Nagar
Sebagai instansi pembina nagari, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memiliki peran penting dalam mendorong transformasi digital pemerintahan nagari.
1. Menjadikan konektivitas digital sebagai keharusan bagi pemerintahan nagari
Ke depan, DPMD perlu memastikan bahwa digitalisasi bukan lagi opsional, tetapi standar minimal pelayanan pemerintahan nagari, termasuk dalam penanggulangan bencana.
2. Menyusun SOP dan standar layanan informasi kebencanaan di website nagari
Panduan wajib ini dapat mencakup:
-
update situasi cuaca ekstrem,
-
laporan cepat pascabencana,
-
data kerusakan dan jumlah terdampak,
-
progres penanganan dan penyaluran bantuan.
3. Peningkatan kapasitas SDM nagari dalam pengelolaan informasi digital
Pelatihan rutin harus diarahkan pada:
