“Ini bukti publik ingin mengambil kembali apa yang menjadi hak mereka,” kata Fitroh.
Daftar 11 OTT KPK Tahun 2025
Berikut ringkasan 11 OTT KPK sepanjang 2025 yang melibatkan pejabat publik hingga aparat penegak hukum:
-
Maret – Anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten OKU, Sumatera Selatan.
-
Juni – Dugaan suap proyek jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satker PJN Wilayah I Sumut.
-
7–8 Agustus – OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait proyek RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
-
13 Agustus – Dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan di Jakarta.
-
20 Agustus – Dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, melibatkan Wakil Menaker Immanuel Ebenezer Gerungan.
-
3 November – OTT Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemprov Riau TA 2025.
-
7 November – OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, kasus suap jabatan, proyek RSUD dr. Harjono, dan gratifikasi.
-
9–10 Desember – OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, dugaan gratifikasi TA 2025.
-
17–18 Desember – OTT di Tangerang, menjerat jaksa, pengacara, dan pihak swasta; KPK menyita sekitar Rp900 juta.
-
18 Desember – OTT di Kabupaten Bekasi, menyegel ruang kerja Bupati Ade Kuswara Kunang, total 10 orang diamankan.
-
18 Desember – OTT di Hulu Sungai Utara, Kalsel, menjerat Kajari dan Kasi Intel Kejari HSU; satu pejabat sempat kabur sebelum menyerahkan diri.
Penindakan Bukan Akhir
KPK menegaskan penindakan hanyalah satu tahap dalam pemberantasan korupsi.
“Temuan dari penindakan menjadi dasar penting untuk mendorong perbaikan sistem dan pengawasan,” tutup Fitroh. (*)
Sumber : CNNIndonesia
