PADANG | KLIKGENZ – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menerima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Selasa (30/12).
Penyerahan LHP Kinerja tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis bersama Ketua DPRD Padang Pariaman Aprinaldi. Turut mendampingi Inspektur Hendra Aswara, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Anton Wira Tanjung, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) M. Fadhly.
Dalam sambutannya, Bupati John Kenedy Azis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat atas pelaksanaan audit kinerja yang profesional, independen, dan objektif. Menurutnya, audit kinerja merupakan instrumen strategis dalam menilai efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja yang kami terima hari ini kami pahami sebagai cermin objektif atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK secara serius dan berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting guna mendorong perbaikan kinerja organisasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Terkait sektor pariwisata, Bupati menyebutkan bahwa LHP Kinerja atas efektivitas pengelolaan pariwisata memberikan masukan positif bagi pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut akan menjadi dasar pembenahan dan pengembangan potensi pariwisata di Padang Pariaman sebagai salah satu pengungkit peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di akhir sambutannya, Bupati John Kenedy Azis berharap sinergi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan BPK dapat terus terjalin dengan baik. Sinergi tersebut dinilai penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Bupati juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses pemeriksaan terdapat hal-hal yang kurang berkenan, serta menegaskan keterbukaan pemerintah daerah terhadap evaluasi dan pengawasan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.*
