PADANG | KLIKGENZ — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa tidak ada rencana pembongkaran jembatan maupun jalur kereta api (KA) Lembah Anai. Pemerintah Provinsi Sumbar justru memastikan komitmen untuk menjaga, melestarikan, dan mereaktivasi jalur bersejarah tersebut sebagai bagian dari warisan budaya daerah.
Penegasan itu disampaikan Mahyeldi saat menerima audiensi komunitas heritage yang membahas pelestarian situs sejarah di Sumbar, di ruang rapat Istana Gubernur, Selasa (30/12/2025). Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Jefrinal Arifin.
“Saya pastikan, Pemprov Sumatera Barat tidak akan menyetujui pembongkaran jalur kereta api Lembah Anai. Fokus kita adalah reaktivasi dan pelestarian, bukan pembongkaran,” tegas Mahyeldi.
Mahyeldi mengaku terkejut dengan beredarnya isu pembongkaran jalur KA Lembah Anai di ruang publik. Ia menilai informasi tersebut berkembang tanpa dasar dan tanpa sepengetahuan pemerintah provinsi.
“Isu ini muncul tanpa sepengetahuan saya sebagai Gubernur. Padahal kebijakan kita sangat jelas, yakni menjaga dan melestarikan aset bersejarah,” ujarnya.
Terkait beredarnya surat dari Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan, Mahyeldi menilai terjadi miskomunikasi antarinstansi. Surat tersebut, menurutnya, ditanggapi tanpa koordinasi lebih dulu dengan Pemprov Sumbar.
“Ini menyangkut aset strategis dan heritage. Seharusnya ada koordinasi sejak awal agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat,” katanya.
Mahyeldi juga mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pertemuan langsung dengan Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon dan Menteri Perhubungan. Dari pertemuan tersebut, disepakati bahwa tidak ada pembongkaran jalur KA Lembah Anai, melainkan dilakukan kajian komprehensif untuk pelestarian dan pemanfaatan ke depan.
“Sebagai aset heritage, jalur ini memiliki nilai sejarah dan edukasi tinggi. Yang harus kita lakukan adalah merawat dan memanfaatkannya,” ujarnya.
Ia menyinggung kebijakan masa lalu yang menonaktifkan sejumlah jalur kereta api di Sumbar dan menilai hal tersebut sebagai kekeliruan yang tidak boleh terulang. Karena itu, reaktivasi jalur kereta api, termasuk yang menghubungkan pusat aktivitas masyarakat, telah masuk dalam agenda pemerintah daerah.
Mahyeldi menutup dengan menyampaikan bahwa persoalan surat tersebut telah dikoreksi setelah koordinasi langsung dengan Menteri Perhubungan dan jajaran Direktorat Jenderal terkait.
“Saya berterima kasih kepada masyarakat dan komunitas heritage yang aktif mengawal isu ini. Dengan komunikasi yang baik, persoalan ini bisa segera diluruskan,” ucapnya.
Sementara itu, arsitek sekaligus pegiat Padang Heritage, Yulsi Munir, menyambut baik sikap tegas Gubernur Sumbar. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menjaga jalur dan rel kereta api yang dinilai mulai berkurang dari waktu ke waktu, termasuk melakukan kajian teknis terhadap perubahan struktur jembatan di kawasan cagar budaya.
Hal senada disampaikan Nando, perwakilan komunitas pecinta kereta api. Ia menilai kepedulian masyarakat di sepanjang jalur KA cukup tinggi, meski jalur tersebut belum aktif digunakan.
Menurutnya, minimnya penjagaan dan penindakan membuat aset perkeretaapian rawan rusak dan hilang, sementara aspirasi komunitas pelestarian belum sepenuhnya terakomodasi secara optimal. (adpsb/cen/bud)
