YOGYAKARTA | KlikGenZ — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah genap berjalan selama satu tahun di Indonesia. Program yang digadang-gadang sebagai solusi perbaikan gizi anak dan pencegahan stunting ini memang membawa harapan besar bagi masa depan generasi muda. Namun, di balik niat baik tersebut, para pakar gizi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) mengingatkan adanya ancaman serius yang tidak boleh diabaikan: penggunaan ultra processed food atau makanan ultra olahan dalam menu MBG.
Alih-alih memperbaiki kualitas gizi anak, penggunaan makanan ultra olahan justru dinilai bisa menjadi bom waktu penyakit kronis jika terus dibiarkan.
Dosen Departemen Gizi Fakultas Kedokteran, Keperawatan, dan Kesehatan Masyarakat UGM, Dr. Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, secara tegas menyatakan bahwa menu MBG harus dievaluasi secara serius, terutama terkait bahan pangan yang digunakan.
Menurutnya, ultra processed food umumnya mengandung gula tambahan, natrium tinggi, lemak jenuh, serta bahan aditif yang jika dikonsumsi secara rutin oleh anak-anak dapat memicu berbagai masalah kesehatan jangka panjang.
“Dampaknya mungkin tidak langsung terasa sekarang. Tapi 10 sampai 15 tahun ke depan, ini bisa menjadi pemicu obesitas, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya,” ujarnya.
Sebagai informasi, ultra processed food adalah makanan yang telah melalui banyak tahap pengolahan industri, biasanya mengandung:
Pengawet
Pemanis buatan
Pewarna
Penambah rasa
Natrium dan gula tinggi
Contohnya antara lain makanan instan, olahan daging pabrikan, makanan ringan kemasan, hingga minuman berpemanis.
Jika makanan jenis ini masuk ke dalam menu MBG, para pakar menilai hal tersebut bertolak belakang dengan prinsip gizi seimbang yang seharusnya menjadi inti program.
Kritik ini semakin kuat karena penggunaan ultra processed food dinilai tidak sejalan dengan kampanye nasional yang selama ini digaungkan pemerintah, yakni pengurangan konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak.
Ironisnya, di saat masyarakat diedukasi untuk hidup lebih sehat, anak-anak sekolah justru berisiko dikenalkan pada pola makan yang kurang baik melalui program negara.
Mirza menegaskan bahwa keberhasilan program MBG memang tidak bisa diukur hanya dalam satu tahun. Dampak nyata dari intervensi gizi baru akan terlihat setelah satu siklus pendidikan, yakni sekitar 10–15 tahun.
Namun, ia mengingatkan bahwa:
“Bukan berarti kesalahan di tahap awal boleh dibiarkan.”
Evaluasi menu sejak sekarang dianggap krusial agar manfaat MBG benar-benar terasa dalam jangka panjang, bukan justru meninggalkan masalah baru.
Sebagai alternatif, pakar gizi UGM mendorong pemerintah dan pelaksana program untuk memprioritaskan pangan lokal yang:
Minim proses, lebih segar, sesuai budaya dan kebiasaan makan daerah.
Setiap wilayah di Indonesia memiliki kondisi gizi dan sumber pangan yang berbeda. Anak di Papua, Sumatra, dan Jawa tentu memiliki kebutuhan dan kebiasaan makan yang tidak bisa diseragamkan.
Penggunaan pangan lokal juga dinilai mampu:
Mendukung ketahanan pangan, memberdayakan petani dan UMKM,
mengurangi ketergantungan pada produk industri besar.
Pelaksanaan MBG juga disorot karena:
Kasus keracunan makanan di beberapa daerah, skala produksi yang melebihi kapasitas dapur, pengawasan keamanan pangan yang masih lemah.
Hal ini menunjukkan bahwa MBG bukan hanya soal makan gratis, tetapi juga menyangkut sistem distribusi, keamanan, dan kualitas pangan yang harus dijaga ketat.
Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah besar dan berani untuk masa depan anak Indonesia. Namun, para pakar gizi mengingatkan bahwa niat baik saja tidak cukup.
Jika menu MBG masih bergantung pada ultra processed food, manfaat jangka panjang program ini bisa berubah menjadi ancaman kesehatan di masa depan. Evaluasi menyeluruh, pelibatan akademisi, serta keberpihakan pada pangan lokal dinilai sebagai langkah mendesak agar MBG benar-benar menjadi investasi kesehatan, bukan sekadar program populis.
