KLIKGENZ — Perubahan lanskap dunia kerja kembali menempatkan pendidikan vokasi, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dalam sorotan publik. Di berbagai daerah, sejumlah jurusan SMK masih menjadi favorit calon peserta didik. Namun, realitas penyerapan lulusan di pasar kerja menunjukkan kondisi yang belum sepenuhnya sejalan dengan harapan.
Data pemerintah mengungkapkan, hingga kini masih terdapat sekitar 1,63 juta lulusan SMK yang belum terserap dunia kerja. Fakta tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, Leontinus Alpha Edison, sebagaimana dilansir Kompas.com, 5 Desember 2025. Kondisi ini dinilai menjadi alarm bagi percepatan transformasi pendidikan vokasi nasional.
Rendahnya serapan lulusan SMK memunculkan urgensi untuk meninjau kembali keterkaitan antara pilihan jurusan, kompetensi lulusan, serta kebutuhan riil pasar tenaga kerja. Tanpa pendekatan yang komprehensif, kebijakan vokasi dikhawatirkan tidak mampu menjawab dinamika industri dan karakteristik sosial-ekonomi daerah.
Pengamat pendidikan dari Perguruan Taman Siswa, Darmaningtyas, menilai rendahnya serapan lulusan SMK tidak bisa serta-merta disimpulkan sebagai akibat ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri. Menurutnya, persoalan tersebut masih menyisakan ruang perdebatan karena berkaitan erat dengan keterbatasan lapangan kerja dibandingkan jumlah lulusan yang dihasilkan setiap tahun.
“Sering kali narasi yang muncul menyebut lulusan SMK tidak terserap karena kompetensinya tidak sesuai. Padahal bisa saja persoalannya bukan di kompetensi, melainkan jumlah lulusan yang jauh lebih banyak dibandingkan lapangan kerja yang tersedia,” ujarnya.
Darmaningtyas menekankan pentingnya pemetaan yang jelas antara supply dan demand tenaga kerja. Tanpa itu, kebijakan pendidikan vokasi berisiko salah sasaran. Evaluasi jurusan-jurusan SMK yang tetap diminati meski daya serapnya terbatas perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi kurikulum, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan industri dan kondisi wilayah.
Lebih lanjut, ia menyoroti kecenderungan pembukaan jurusan SMK yang mengikuti tren minat masyarakat, bukan kebutuhan tenaga kerja berbasis daerah. Fenomena ini dinilai turut berkontribusi terhadap rendahnya daya serap lulusan.
“Ketika satu jurusan ramai, semua ikut membuka. Misalnya jurusan teknologi informasi dibuka masif di berbagai daerah, padahal tidak semuanya memiliki ekosistem industri digital yang kuat,” katanya.
Menurutnya, penataan jurusan idealnya disesuaikan dengan potensi ekonomi lokal. Daerah pertanian semestinya memperkuat SMK pertanian, sementara wilayah perkebunan fokus pada keahlian berbasis sektor tersebut.
Meski demikian, Darmaningtyas mengapresiasi langkah pemerintah yang dinilai mulai melakukan perbaikan. Direktorat Jenderal SMK di bawah Kementerian Pendidikan disebut terus mengkaji relevansi program studi dan lebih fleksibel dalam membuka maupun menutup jurusan.
“Penataan ulang jurusan SMK adalah langkah krusial agar pendidikan vokasi selaras dengan kebutuhan industri, perkembangan teknologi, dan kondisi sosial-ekonomi daerah. Dengan begitu, lulusan SMK tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga peluang kerja yang nyata,” pungkasnya.[*]
Sumber: kompas
