PADANG PARIAMAN | KLIKGENZ — Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Padang Pariaman menyampaikan sikap tegas terhadap penanganan bencana banjir di Kabupaten Padang Pariaman. AMM menilai terdapat pengabaian serius terhadap peran relawan kemanusiaan, khususnya relawan di bawah naungan Muhammadiyah, yang sejak awal bencana aktif membantu masyarakat terdampak.
Sejak hari-hari pertama banjir, AMM Muhammadiyah yang terdiri dari Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), serta Tapak Suci Putera Muhammadiyah, terlibat langsung dalam aksi kemanusiaan. Seluruh kegiatan tersebut dikoordinasikan melalui Pos Koordinasi Daerah Bencana (Poskorda) Muhammadiyah Padang Pariaman bersama Lazismu dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).
Berbagai langkah konkret telah dilakukan, mulai dari asesmen wilayah terdampak, pendirian Pos Pelayanan (Posyan) Bencana Muhammadiyah di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakih, pengoperasian dapur umum, hingga layanan pengobatan gratis. Layanan kesehatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Pimpinan Cabang dan Daerah Aisyiyah Padang Pariaman serta Rumah Sakit Aisyiyah Pariaman.
Selain itu, Muhammadiyah juga menyalurkan bantuan logistik dan paket sembako yang bersumber dari Muhammadiyah Pusat, Muhammadiyah Sumatera Barat, Lazismu, MDMC, serta para donatur yang terhubung dengan AMM Padang Pariaman. Hingga 12 Januari 2026, aksi kemanusiaan masih terus berlanjut, termasuk di Nagari Padang Kandang, Pulau Aia, Kecamatan Nan Sabaris.
Namun demikian, AMM Muhammadiyah menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dinilai tidak memberikan pengakuan secara adil terhadap seluruh relawan kebencanaan. Kekecewaan ini mencuat setelah relawan di bawah naungan Muhammadiyah tidak tercantum dalam daftar penerima penghargaan kebencanaan sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 140/030/DPMD/I-2026 tertanggal 9 Januari 2026 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Padang Pariaman. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Bupati Padang Pariaman pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Padang Pariaman ke-193 di Hall IKK Parit Malintang, Minggu (11/1/2026).
Ketua Pemuda Muhammadiyah Padang Pariaman, Hanif Rahman, menegaskan bahwa pernyataan sikap ini bukan bertujuan mengejar penghargaan, melainkan sebagai pengingat moral bagi pemerintah daerah.
“Kami tidak bergerak untuk piagam atau seremoni. Kami bergerak karena nilai Al-Ma’un. Namun ketika kerja-kerja kemanusiaan dihapus dari catatan pemerintah, itu adalah bentuk ketidakadilan yang harus disuarakan,” tegas Hanif Rahman, yang juga menjabat Sekretaris Lazismu Muhammadiyah Padang Pariaman.
Ia menambahkan, jika pemerintah daerah tidak mampu mengakomodasi seluruh relawan yang terlibat aktif dalam penanganan bencana, seharusnya tidak menerbitkan sertifikat penghargaan yang berpotensi menimbulkan kecemburuan di antara relawan yang bekerja di lapangan.
Sementara itu, Sekretaris Muhammadiyah Padang Pariaman sekaligus Ketua Poskorda Bencana Banjir Muhammadiyah Padang Pariaman, Erik Eksrada, menilai sikap Pemkab Padang Pariaman mencerminkan kurangnya kepekaan terhadap kerja-kerja kemanusiaan.
“Relawan-relawan ini berjibaku siang dan malam membantu masyarakat terdampak. Ketika peran mereka diabaikan, itu bukan hanya melukai relawan, tetapi juga mencederai semangat kemanusiaan itu sendiri,” ujarnya.
Menurut Erik, Bupati Padang Pariaman seharusnya memiliki mekanisme dan perangkat yang memadai untuk mendata seluruh relawan kebencanaan, baik dari unsur pemerintah, organisasi masyarakat, maupun lembaga kemanusiaan.
“Jika relawan Muhammadiyah dan Aisyiyah tidak terdata, bahkan diakui masih banyak relawan lain yang luput dari pendataan sebagaimana disampaikan Sekda di media sosial, maka ini menunjukkan lemahnya tata kelola data kebencanaan. Ini bukan persoalan sepele, melainkan pengabaian serius,” katanya.
Erik juga mengingatkan bahwa sikap tidak peka terhadap relawan berpotensi menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan pegiat kemanusiaan yang selama ini bekerja tanpa pamrih dan kepentingan politik.
“Relawan tidak membutuhkan pujian berlebihan, tetapi jangan dihapus dari sejarah kerja kemanusiaan. Negara tidak boleh absen dalam menghargai warganya yang hadir saat bencana,” tutup Erik.
Muhammadiyah Padang Pariaman menegaskan akan tetap konsisten hadir di tengah masyarakat dengan mengedepankan kerja nyata dan nilai-nilai kemanusiaan, sekaligus terus mendorong pemerintah daerah agar lebih inklusif, adil, dan bertanggung jawab dalam mengelola serta menghargai seluruh elemen relawan kebencanaan.
