JAKARTA | KLIKGENZ – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menaruh harapan besar pada peran mahasiswa, khususnya dari disiplin Ilmu Politik, sebagai kekuatan strategis dalam menjaga kualitas demokrasi menjelang Pemilu 2029. Di tengah ancaman politik uang, polarisasi ekstrem, dan banjir disinformasi digital, generasi muda dinilai menjadi aktor kunci dalam pengawasan pemilu yang berintegritas.
Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda, menegaskan bahwa tantangan demokrasi ke depan tidak lagi bersifat konvensional, melainkan semakin kompleks dan menyasar ruang digital yang dekat dengan kehidupan anak muda. Karena itu, mahasiswa tidak cukup hanya menjadi pemilih, tetapi juga dituntut aktif sebagai pengawas partisipatif.
“Integritas pemilu adalah tanggung jawab bersama. Demokrasi tidak boleh berhenti pada aspek prosedural semata, tetapi harus menjamin kejujuran, keadilan, dan kepercayaan publik,” ujar Herwyn dalam dialog bersama Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Ia menjelaskan, Bawaslu saat ini mengedepankan strategi pengawasan yang lebih edukatif, partisipatif, dan reflektif. Pendekatan ini diarahkan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat, terutama generasi muda, agar mampu mengenali dan melawan praktik-praktik yang merusak demokrasi.
“Penindakan tetap penting, tetapi membangun pemahaman publik jauh lebih strategis. Mahasiswa memiliki peran besar dalam menyebarkan literasi demokrasi dan melawan disinformasi,” katanya.
Lebih lanjut, Herwyn menegaskan komitmen Bawaslu untuk membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi. Sinergi antara lembaga pengawas pemilu dan dunia akademik dinilai krusial untuk memperkaya perspektif pengawasan, sekaligus menyiapkan kader-kader demokrasi masa depan.
“Mahasiswa Ilmu Politik adalah arsitek demokrasi ke depan. Pemilu berintegritas lahir dari masyarakat yang sadar, kritis, dan berani menjaga nilai-nilai demokrasi,” tegasnya.
Dialog tersebut berlangsung dinamis dengan keterlibatan aktif mahasiswa yang mendorong penguatan peran masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu. Para peserta sepakat bahwa pengawasan pemilu harus menjadi kerja kolektif lintas elemen, bukan hanya tanggung jawab penyelenggara.
Kegiatan ini turut dihadiri Deputi Bidang Administrasi Bawaslu La Bayoni, Kepala Puslitbangdiklat Bawaslu Roy Maryuna Siagian, serta Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu Eliazar Barus, yang menegaskan komitmen Bawaslu dalam membangun ekosistem demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.[*humas]
