BPOM Bongkar 26 Kosmetik Berbahaya, Mengandung Merkuri hingga Steroid Kuat

BATAM | KLIKGENZ — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali membongkar peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya di Indonesia. Sepanjang Oktober hingga Desember 2025, BPOM menemukan 26 produk kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan dilarang.

Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan rutin BPOM terhadap produk kosmetik yang beredar di masyarakat. Dari total 26 produk, 15 di antaranya merupakan kosmetik tanpa izin edar (TIE), 10 produk diproduksi melalui skema kontrak produksi, serta 1 produk kosmetik impor.

BPOM mengungkap, bahan berbahaya yang ditemukan dalam produk-produk tersebut cukup beragam, mulai dari merkuri, asam retinoat, hidrokinon, hingga deksametason dan mometason furoat. Kandungan tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius bagi kesehatan pengguna.

Asam retinoat diketahui dapat menyebabkan kulit kering, iritasi, rasa terbakar, hingga berisiko menimbulkan gangguan janin pada ibu hamil. Sementara hidrokinon berpotensi menggelapkan kulit serta menyebabkan perubahan warna pada kornea dan kuku.

Adapun merkuri berisiko merusak ginjal dan sistem saraf, serta memicu munculnya bintik hitam permanen di kulit. Sedangkan deksametason dan mometason furoat, yang tergolong steroid kuat, dapat menyebabkan gangguan hormon hingga penipisan kulit atau atrofi.

Menanggapi temuan tersebut, Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan pihaknya tidak akan mentoleransi peredaran kosmetik berbahaya.

“Kami menindak tegas pelaku usaha yang dengan sengaja mengedarkan kosmetik berbahaya. Praktik-praktik seperti ini jelas melanggar hukum dan mengancam keselamatan masyarakat,” tegas Taruna Ikrar dalam keterangan resmi di laman BPOM, Kamis (15/1/2026).

Sebagai bentuk penindakan, BPOM menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin edar, pencabutan sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), serta penghentian sementara kegiatan produksi, peredaran, dan importasi. Penertiban dilakukan melalui 76 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia.

Taruna Ikrar juga menegaskan, kasus yang mengandung unsur pidana akan diproses lebih lanjut melalui jalur hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM. Pelanggaran ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda hingga Rp5 miliar.

Di akhir pernyataannya, Kepala BPOM mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dengan menerapkan Cek KLIK, yakni memeriksa Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa sebelum membeli atau menggunakan kosmetik.

“Jika masyarakat menemukan atau menggunakan produk yang telah dinyatakan berbahaya, segera hentikan pemakaian. BPOM mendukung penuh pelaku usaha yang patuh, namun terhadap pelanggaran kami akan bertindak tanpa kompromi,” pungkasnya.

Daftar 26 Kosmetik Berbahaya Temuan BPOM Triwulan IV 2025