ARTIKEL | KLIKGENZ – Lintang-Luntang adalah sebuah anomali semesta. Di sana, hukum gravitasi seolah tidak lagi menarik benda ke bawah, melainkan menarik moral ke arah tumpukan modal terbesar. Di negeri yang ganjil ini, jabatan publik tampak seperti kostum pesta yang disewa harian; dipakai dengan gagah di depan kamera, namun kancing dan talinya dikendalikan sepenuhnya oleh telunjuk para perantau yang pulang dengan kantong penuh keberuntungan dan ego yang meluap.
Sangat memuakkan melihat bagaimana para pejabat publik kini berlindung di balik eufemisme kolaborasi membangun negeri. Secara etis, narasi ini adalah sebuah penghinaan terhadap akal sehat. Di balik kata-kata manis itu, profesionalitas dan integritas mereka telah tergadai lunas di pasar gelap kekuasaan. Kolaborasi yang seharusnya menjadi kemitraan yang setara telah bermutasi menjadi bentuk penghambaan modern, di mana para abdi negara rela menabrak segala aturan dan etika hanya demi menyenangkan sang penyokong modal.
Puncak dari komedi hitam ini tersaji dalam sebuah seremoni yang mereka sebut pesta. Di saat malam peringatan sejarah keagamaan yang sakral sebuah waktu yang seharusnya didiami oleh kontemplasi dan kesantunan negeri ini justru disuguhi sirkus tanpa satwa. Kita melihat sebuah pemandangan tragis di mana para pejabat publik, sosok yang seharusnya menjadi kompas moral masyarakat, justru bertransformasi menjadi barisan penghibur yang kehilangan wibawa.
Di depan mata sang pemilik modal yang duduk bak raja diraja, para tokoh publik ini menari-nari tanpa sisa malu. Seolah-olah martabat jabatan yang mereka sandang hanyalah sesaji yang harus dipersembahkan demi memancing gelak tawa tamu agung. Mereka menukar marwah yang suci dengan validasi dari segelintir orang kaya di atas panggung yang kini telah kehilangan sakralitasnya.
Di tengah tarian penghambaan tersebut, masyarakat awam tetap menjadi pihak yang paling terluka. Mereka kini semakin termarjinalkan, menjadi penonton bisu yang asing di tanah kelahirannya sendiri. Suara rakyat kecil yang jujur kini hanya dianggap sebagai gangguan frekuensi yang tidak memiliki nilai tukar. Dalam ambisi pamer kekuasaan para plutokrat ini, rakyat bukan lagi subjek pembangunan, melainkan hanya dekorasi mati yang diletakkan di sudut ruangan agar foto-foto kemajuan terlihat memiliki sisi kemanusiaan.
Memang benar, kontribusi materi mereka tampak nyata melalui aliran dana dan fasilitas yang berdiri megah. Namun, ada harga yang sangat mahal di balik setiap jengkal beton tersebut. Sebuah transaksi yang paling hina sedang terjadi: pembangunan fasilitas publik ditukar dengan hak untuk membuat pejabat negara bertekuk lutut dan bergerak sesuai komando. Ini adalah pesan yang jelas bahwa kedaulatan bisa dibeli, dan kehormatan bisa dikompromikan asal harganya cocok.
Pada akhirnya, sebuah negeri harus memiliki batas yang tegas antara adab dan kehormatan. Kita wajib berterima kasih atas setiap sumbangsih untuk membangun tanah kelahiran, namun perlu dicatat dengan tinta api bahwa rasa terima kasih kami tidak termasuk paket penghambaan. Ketika rasa syukur telah berubah menjadi ketundukan, dan pemimpin sudah berani menari di bawah kendali harta sambil mengabaikan nilai-nilai luhur, maka saat itulah kita berhenti menjadi negeri yang berdaulat.
Pembangunan fisik setinggi langit sekalipun tidak akan pernah sebanding dengan jatuhnya harga diri seorang pemimpin yang rela melacurkan integritasnya demi sekadar melihat si kaya tersenyum. Negeri itu mungkin tampak berkilau dari kejauhan, namun di balik itu, ia sedang membusuk karena kehilangan sesuatu yang paling mendasar, yaitu kehormatan. [*]
