PADANG PARIAMAN | KLIKGENZ – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan komitmennya untuk tetap mendampingi dan melindungi masyarakat penyintas bencana banjir dan longsor, meskipun saat ini dihadapkan pada keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, saat membuka Sosialisasi Hunian Tetap (Huntap) Tahan Gempa RISHAM Berbasis Partisipasi Masyarakat di Aula SMAN 1 Lubuak Aluang, Sabtu (17/1/2026).
Pernyataan itu sekaligus menjawab kegelisahan warga penyintas bencana asal Tanah Taban, Pasie Laweh, Kecamatan Lubuak Aluang, terkait kepastian relokasi bagi 74 kepala keluarga (KK) yang hingga kini masih bermukim di kawasan zona merah pascabencana.
“Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak pernah sedikit pun berpikir untuk meninggalkan masyarakat penyintas bencana,” tegas John Kenedy Azis di hadapan warga.
Namun demikian, Bupati menegaskan bahwa dirinya memilih bersikap realistis dan terbuka kepada masyarakat. Ia tidak ingin memberikan janji yang belum dapat dipastikan realisasinya, mengingat keterbatasan fiskal daerah.
“Saya tidak mau memberikan janji manis jika itu tidak mampu saya realisasikan. Kondisi keuangan daerah saat ini memang belum sanggup menyediakan lahan bagi seluruh calon penerima hunian tetap,” ujarnya.
Meski demikian, John Kenedy Azis memastikan bahwa upaya pencarian lahan relokasi terus dilakukan secara intensif, bahkan sejak masa tanggap darurat bencana berakhir. Pemerintah daerah telah melibatkan berbagai pihak, mulai dari tokoh masyarakat, para donatur, hingga menjalin komunikasi aktif dengan pemerintah pusat.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Tim Relawan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menggagas sosialisasi teknologi hunian tahan gempa berbasis material RISHAM. Menurutnya, meskipun program tersebut memiliki skema bisnis, teknologi yang ditawarkan telah melalui berbagai uji kualitas dan berpotensi menjadi solusi alternatif bagi daerah rawan bencana.
“Ini bisa menjadi pintu masuk bagi kita untuk mendapatkan perhatian dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat,” katanya.
Pemkab Ajukan Hibah Lahan ke Kementerian
Komitmen tersebut diperkuat oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DLHPKPP) Padang Pariaman, Andri Satria Masri. Ia mengungkapkan bahwa Bupati secara aktif mendorong percepatan solusi relokasi warga penyintas.
“Baru dua hari lalu saya menyusun konsep surat Bupati terkait permintaan hibah lahan dari dua kementerian yang memiliki aset lahan di kawasan Asam Pulau dan Talao Mundam,” ungkap Andri.
Selain itu, DLHPKPP bersama Dinas PUPR juga telah dua kali berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) V Sumatera Barat, serta menjalin komunikasi intensif dengan PT PLN terkait potensi pemanfaatan aset lahan di kawasan Asam Pulau.
Relawan ITB Siap Lakukan Asesmen Huntap
Sementara itu, Ketua Relawan ITB’79 sekaligus Ketua Tim Pendampingan Teknis Pembangunan Huntap Pascabencana Banjir Sumatera Barat, Ir. Doddy Sudradjat, menyebut kehadiran pihaknya sebagai bentuk kepedulian terhadap daerah terdampak bencana.
“Saat ini program kami telah berjalan di Palupuah, Kabupaten Agam. Untuk Padang Pariaman, kami akan melakukan asesmen rencana pembangunan hunian tetap dengan teknologi material bangunan tahan gempa yang telah diuji berbagai lembaga, termasuk Kementerian PUPR,” jelas Doddy.
Ia juga menyampaikan rencana pendirian workshop produksi material bangunan di salah satu kecamatan terdampak terparah, agar proses pembangunan huntap dapat dilakukan secara lokal, lebih efisien, dan terjangkau oleh masyarakat.
Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri Kepala Dinas Kominfo, Kalaksa BPBD, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Bagian TPKS, para camat dari Kecamatan Batang Anai, Lubuak Aluang, dan 2×11 Kayu Tanam, serta wali nagari, wali korong, dan warga penyintas bencana dari tiga kecamatan terdampak di Kabupaten Padang Pariaman. (Kominfo)
