JAWA BARAT | KLIKGENZ — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Jawa Barat menyampaikan sikap tegas terkait arah dan posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ke depan. Mahasiswa menilai, meski Polri berada langsung di bawah Presiden, kedekatan dengan rakyat harus menjadi mandat utama yang tidak boleh diabaikan.
Koordinator Daerah (Korda) BEM Nusantara Jawa Barat, Dede Firmansyah, menegaskan bahwa struktur kepemimpinan Polri di bawah Presiden harus menjadi jaminan terciptanya stabilitas nasional yang sejalan dengan penegakan supremasi hukum yang berkeadilan.
“Kami di Jawa Barat sepakat Polri berada di bawah komando Presiden. Namun dari Tasikmalaya kami menegaskan, Polri harus membangun komitmen baru untuk semakin dekat dengan rakyat. Tidak boleh ada sekat antara kepolisian dan masyarakat,” ujar Dede Firmansyah.
Menurutnya, kedekatan Polri dengan masyarakat merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan tersebut, penegakan hukum berpotensi kehilangan legitimasi sosial.
Dalam pernyataannya, Dede memaparkan sejumlah tuntutan mahasiswa sebagai bagian dari agenda transformasi Polri. Salah satunya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan memastikan layanan kepolisian yang mudah diakses, cepat, dan menjangkau hingga tingkat desa tanpa prosedur birokrasi yang berbelit.
Selain itu, BEM Nusantara Jawa Barat menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Dede menilai, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu agar rasa keadilan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat kecil dan rentan.
Mahasiswa juga menyoroti urgensi profesionalisme serta akuntabilitas di tubuh Polri. Transparansi dalam setiap tindakan kepolisian dinilai menjadi syarat mutlak untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik. Tak kalah penting, Polri diminta tetap steril dari kepentingan politik praktis demi menjaga marwah institusi.
“BEM Nusantara Jawa Barat akan terus menjadi mitra kritis dalam mengawal setiap kebijakan Polri. Posisi Polri di bawah Presiden bukan untuk kepentingan politik, tetapi untuk memperkuat pelayanan kepada rakyat. Keadilan harus menjadi panglima,” pungkas Dede.
