PADANG | KLIKGENZ — Upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Sumatera Barat memasuki babak baru. Pemerintah Kota Padang bersama Kadin Indonesia dan sejumlah pemangku kepentingan resmi memulai pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi penyintas banjir dan banjir bandang di Kampung Talang, Koto Tuo, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh.
Dimulainya pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama, Kamis (29/1/2026), sekaligus menandai realisasi Huntap pertama bagi korban bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera Barat. Proyek ini diproyeksikan menjadi model kolaborasi nasional dalam penanganan pascabencana berbasis mitigasi risiko.
Pembangunan Huntap terlaksana melalui sinergi Kadin Indonesia–Kadin Sumbar bersama Pemerintah Kota Padang, PT Semen Padang, BUMN dan BUMD, unsur TNI/Polri, serta dukungan para donatur. Pada tahap awal, sebanyak 10 unit Huntap dibangun untuk 10 Kepala Keluarga (KK) penyintas banjir bandang.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi kepada niniak mamak Suku Tanjuang yang telah menghibahkan lahan demi kepentingan anak kemenakan yang terdampak bencana.
“Ini merupakan salah satu pembangunan Huntap pertama di Sumatera pascabencana. Kolaborasi lintas sektor seperti ini menjadi kunci percepatan pemulihan masyarakat,” ujar Fadly Amran di sela kegiatan.
Selain Kampung Talang, Pemko Padang telah menyiapkan tiga lokasi alternatif guna memenuhi total kebutuhan 543 unit Huntap. Lokasi tersebut meliputi Balai Gadang dengan luas lahan eksisting 2,6 hektar yang akan diperluas hingga 4,9 hektar, Lambung Bukit seluas sekitar 4,6 hektar, serta Simpang Haru dengan luas 5.000 meter persegi.
Secara keseluruhan, ketersediaan lahan seluas 11 hingga 12 hektar tersebut diperkirakan mampu menampung 600 hingga 700 unit rumah. Kapasitas ini sekaligus menyediakan cadangan sekitar 150 unit di luar target awal, sebagai antisipasi kebutuhan lanjutan.
Terkait aspek keamanan, Fadly menegaskan seluruh lokasi Huntap telah memperoleh rekomendasi teknis dari Badan Geologi. Tim yang diturunkan pemerintah pusat memastikan lahan berada dalam kondisi aman dan layak dibangun.
“Status lahan sudah clear and clean. Ini penting agar relokasi benar-benar memberi rasa aman jangka panjang bagi warga,” tegasnya.
Pemko Padang juga tengah menyusun kajian akademis bersama perguruan tinggi dan balai teknis untuk penetapan zona merah rawan bencana. Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan penataan ruang berbasis mitigasi risiko.
“Kita ingin memastikan masyarakat tidak lagi tinggal di zona bahaya. Aktivitas berladang tetap diperbolehkan, tetapi hunian harus berada di lokasi yang aman,” pungkasnya.
(Taufik/Wiki/Nindy/Ivan/diskominfo)
