JAKARTA | KLIKGENZ — Wacana evaluasi ambang batas parlemen kembali mengemuka di Senayan. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai ketentuan parliamentary threshold sebesar 4 persen telah menimbulkan persoalan serius dalam demokrasi elektoral, yakni hilangnya jutaan suara pemilih dari keterwakilan parlemen.
Menurut Eddy, pada Pemilu 2024 tercatat sekitar 16 juta suara masyarakat tidak terkonversi menjadi kursi DPR karena partai politik yang dipilih gagal melewati ambang batas parlemen. Kondisi tersebut dinilainya sebagai kerugian demokrasi yang perlu segera diperbaiki.
“Fakta di Pemilu 2024 menunjukkan ada sekitar 16 juta suara rakyat yang tidak terwakili. Ini tentu menjadi catatan penting bagi kita semua untuk mengevaluasi ambang batas parlemen,” ujar Eddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/2).
Ia menegaskan, PAN sejak awal konsisten mendorong agar ambang batas parlemen diturunkan serendah mungkin, bahkan hingga nol persen. Langkah itu dinilai sebagai upaya mengembalikan hak konstitusional pemilih agar setiap suara memiliki nilai yang setara dalam sistem perwakilan.
Eddy mengakui, usulan tersebut tidak bisa diputuskan secara sepihak. Diperlukan komunikasi dan dialog intensif dengan seluruh partai politik, mengingat setiap partai memiliki kepentingan dan pandangan berbeda terkait desain sistem pemilu.
“Ambang batas empat persen itu merupakan hasil kesepakatan pemilu sebelumnya. Namun, ketika dampaknya justru menghilangkan keterwakilan jutaan suara rakyat, maka sudah seharusnya kita buka ruang evaluasi, termasuk kemungkinan menurunkannya atau bahkan meniadakannya,” jelasnya.
Ia menambahkan, demokrasi yang sehat seharusnya memberi ruang representasi seluas-luasnya kepada masyarakat melalui wakil yang mereka pilih secara sah. Oleh karena itu, pembahasan parliamentary threshold ke depan diharapkan benar-benar berpihak pada prinsip keadilan elektoral. [*]
Sumber : CNN
