JAKARTA | KLIKGENZ — Kepercayaan publik terhadap media arus utama masih berada di atas media sosial. Namun, dominasi itu mulai tergerus seiring perubahan pola konsumsi informasi generasi muda yang kini lebih menggantungkan diri pada platform digital seperti TikTok dan WhatsApp.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan fakta tersebut dalam acara Outlook Media 2026 yang digelar Dewan Pers, Kamis (5/2/2026).
“Kepercayaan publik terhadap pers masih lebih tinggi dibanding media sosial, tetapi trennya menurun,” kata Burhanuddin, dikutip dari kanal YouTube resmi Dewan Pers.
Menurut Burhanuddin, penurunan tersebut erat kaitannya dengan pergeseran perilaku audiens muda. Kelompok usia di bawah 24 tahun kini menjadikan media sosial sebagai sumber utama informasi, dengan TikTok berada di peringkat teratas, disusul WhatsApp. Televisi justru berada di posisi ketiga untuk segmen usia ini.
“TV masih kuat, tapi itu di kelompok usia di atas 24 tahun. Di situ TV masih nomor satu,” jelasnya.
Menariknya, meski akses terhadap media sosial meningkat secara signifikan, tingkat kepercayaan publik terhadap konten di medsos justru tetap rendah. Fenomena ini, menurut Burhanuddin, membuka peluang besar bagi media arus utama untuk kembali menegaskan perannya.
“Akses meningkat, tapi trust terhadap berita di medsos sangat rendah. Ini seharusnya jadi momentum bagi media mainstream untuk menguatkan integritas, kredibilitas, dan verifikasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, nilai-nilai jurnalistik tersebut merupakan kekuatan utama media arus utama yang tidak dimiliki media sosial. Bahkan, kondisi ini juga bisa menjadi peluang bisnis jika dimanfaatkan dengan strategi distribusi yang tepat melalui platform digital.
“Media arus utama harus mampu menerjemahkan keunggulan itu secara konkret, karena ini juga berdampak langsung pada keberlanjutan bisnis media,” katanya.
Namun demikian, Burhanuddin menyoroti tantangan serius yang kini dihadapi media arus utama, yakni soal independensi. Ia menilai hanya sedikit media yang benar-benar konsisten menjaga objektivitas.
Banyak media, kata dia, terjebak dalam echo chamber, di mana konten disesuaikan dengan preferensi audiens tertentu, bukan berdasarkan fakta.
“Dulu media dianggap membentuk preferensi publik. Sekarang justru preferensi publik yang menentukan media mana yang mereka pilih,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kehadiran media yang berdiri di atas fakta, bukan kepentingan partisan.
“Ukuran media seharusnya bukan keberpihakan, tapi fakta yang objektif dan bisa diuji. Ini kelemahan mendasar yang harus segera dibenahi,” tutup Burhanuddin. [*]
