ARTIKEL | KlikGenZ – Antrean panjang di rumah sakit selama ini menjadi keluhan yang akrab di telinga masyarakat. Proses pendaftaran manual yang memakan waktu, penumpukan pasien di loket, hingga ketidakpastian waktu pelayanan sering kali menambah beban psikologis pasien dan keluarga.
Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan transparan, digitalisasi menjadi salah satu jawaban yang mulai diandalkan oleh banyak instansi kesehatan.
Rumah Sakit Tentara (RST) Bukittinggi merupakan salah satu contoh institusi publik yang tengah bertransformasi melalui penerapan digital governance.
Dengan mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan aplikasi Mobile JKN sebagai pintu layanan pasien BPJS, RST Bukittinggi berupaya menyederhanakan alur pelayanan, memangkas antrean, serta meningkatkan efisiensi kerja petugas. Penerapan sistem digital ini tidak hanya mengubah cara pasien mengakses layanan kesehatan, tetapi juga mencerminkan upaya rumah sakit dalam membangun pelayanan yang lebih modern dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Penerapan digital governance di RST Bukittinggi menunjukkan capaian yang patut diapresiasi. Rumah sakit ini telah mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang terintegrasi dengan Mobile JKN sebagai layanan front-end bagi pasien BPJS. Integrasi ini memungkinkan proses pendaftaran, pengambilan nomor antrean, hingga verifikasi kedatangan dilakukan secara daring.
Hasilnya, beban administrasi manual dapat dikurangi, alur pelayanan menjadi lebih ringkas, dan waktu tunggu pasien dapat ditekan secara signifikan.
Dari sisi internal, digitalisasi ini membantu petugas mempercepat pencatatan rekam medis, pengolahan data, dan penyusunan laporan, sehingga tenaga kesehatan dapat lebih fokus pada pelayanan langsung kepada pasien.
Meski demikian, penerapan sistem digital ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah integrasi data antar sistem, terutama antara SIMRS internal dengan sistem eksternal seperti Mobile JKN dan BPJS Kesehatan. Perbedaan format atau sinkronisasi data terkadang menimbulkan penyesuaian teknis yang memerlukan perhatian khusus.
Selain itu, faktor sumber daya manusia juga menjadi tantangan, khususnya dalam proses adaptasi staf yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Rumah sakit perlu melakukan pelatihan berkelanjutan agar seluruh petugas, termasuk yang berusia senior, dapat mengoperasikan sistem secara optimal.
Dari sisi pengguna layanan, dampak penerapan Mobile JKN dirasakan cukup nyata oleh masyarakat. Pasien kini tidak harus datang pagi-pagi hanya untuk mengantre di loket pendaftaran, karena proses awal dapat dilakukan dari rumah. Namun, tantangan masih dirasakan oleh pasien lansia yang kurang familiar dengan penggunaan aplikasi berbasis smartphone.
Kondisi ini membuat sebagian pasien tetap membutuhkan pendampingan dari keluarga atau bantuan petugas rumah sakit. Meski begitu, secara umum digitalisasi di RST Bukittinggi telah meningkatkan kenyamanan pasien dan menjadi langkah penting menuju pelayanan kesehatan yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.
Dari perspektif digital governance, penerapan Mobile JKN dan SIMRS di RST Bukittinggi mencerminkan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Digitalisasi alur pendaftaran dan administrasi mampu memangkas proses birokrasi yang sebelumnya panjang dan berulang.
Dengan sistem yang terkomputerisasi, pelayanan menjadi lebih terstruktur, waktu tunggu lebih terukur, serta risiko kesalahan pencatatan dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kinerja institusi publik di sektor kesehatan.
Selain efisiensi, aspek transparansi dan akuntabilitas juga semakin terlihat melalui sistem digital yang diterapkan. Informasi layanan, jadwal, dan antrean pasien dapat diakses secara lebih jelas oleh pengguna layanan, sehingga mengurangi ketidakpastian dalam proses berobat. Namun, dari sudut pandang kesetaraan akses, masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan, khususnya bagi pasien lansia dan masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi digital.
Penerapan digital governance perlu dibarengi dengan strategi inklusif, seperti pendampingan pengguna dan penyediaan alternatif layanan. Di sisi lain, pengelolaan keamanan dan privasi data pasien menjadi isu krusial yang harus terus dijaga, seiring dengan rencana pengembangan Rekam Medis Elektronik yang semakin terintegrasi.
Untuk meningkatkan kualitas penerapan digital governance di RST Bukittinggi, langkah pertama yang perlu diperkuat adalah integrasi sistem dan stabilitas infrastruktur jaringan.
Sinkronisasi data antara SIMRS internal dengan Mobile JKN dan sistem BPJS perlu terus dioptimalkan agar tidak terjadi perbedaan atau keterlambatan pembaruan data. Selain itu, dukungan jaringan internet yang stabil menjadi faktor kunci keberhasilan layanan digital, sehingga kolaborasi dengan penyedia layanan teknologi dan penguatan sistem cadangan perlu diprioritaskan.
Dari sisi sumber daya manusia dan pengguna layanan, RST Bukittinggi perlu mengembangkan strategi inklusif dalam pemanfaatan layanan digital. Pelatihan berkelanjutan bagi petugas rumah sakit penting dilakukan untuk memastikan seluruh staf mampu mengoperasikan sistem secara optimal.
Sementara itu, bagi pasien lansia dan kelompok masyarakat yang kurang akrab dengan teknologi, rumah sakit dapat menyediakan layanan pendampingan khusus atau petugas bantuan digital di area pendaftaran.
Rencana ke depan, pengembangan layanan seperti telemedicine dan penyempurnaan Rekam Medis Elektronik secara paperless juga perlu dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan keamanan dan privasi data pasien.
Penerapan digital governance melalui Mobile JKN dan SIMRS di RST Bukittinggi menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pelayanan publik bukan sekadar wacana, tetapi telah memberikan dampak nyata bagi efisiensi layanan dan kenyamanan masyarakat.
Meski masih dihadapkan pada tantangan integrasi sistem, adaptasi sumber daya manusia, dan kesetaraan akses bagi seluruh lapisan pengguna, langkah progresif ini menjadi fondasi penting menuju pelayanan kesehatan yang lebih transparan, cepat, dan berorientasi pada pasien.
Ke depan, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh komitmen bersama untuk terus mengawal tata kelola digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan demi pelayanan publik yang semakin unggul. [*]
