Prabowo Kumpulkan Menteri Ekonomi di Hambalang, Tekankan Negosiasi Global Harus Untungkan Indonesia

Pertemuan di kediaman pribadi Presiden di Bogor soroti strategi perundingan dengan Amerika Serikat dan penguatan rantai pasok industri nasional.

Redaksi

JAKARTA | KLIKGENZ — Prabowo Subianto kembali menunjukkan keseriusannya dalam mengawal arah kebijakan ekonomi nasional. Minggu sore (15/2/2026), Presiden memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, untuk membahas langkah strategis Indonesia dalam menghadapi dinamika global.

Pertemuan tertutup tersebut difokuskan pada posisi Indonesia dalam berbagai perundingan ekonomi internasional, terutama menjelang agenda pembahasan penting dengan Amerika Serikat dalam waktu dekat.

Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa setiap sikap dan keputusan Indonesia dalam forum perundingan harus berpihak pada kepentingan nasional. Tidak sekadar diplomasi formal, tetapi memastikan hasil konkret yang memberi manfaat langsung bagi perekonomian domestik.

Baca Juga  Prabowo Perintahkan Usut Tuntas Kematian Pengemudi Ojek Online, Janji Keadilan untuk Korban

Presiden juga menekankan pentingnya mendorong peningkatan produktivitas industri dalam negeri. Menurutnya, perundingan ekonomi harus menjadi instrumen untuk memperkuat kapasitas produksi nasional sekaligus memperkokoh posisi Indonesia dalam rantai pasok global (global supply chain).

“Setiap kebijakan yang diambil harus segera dan sebanyak mungkin memberikan keuntungan konkret bagi Indonesia,” tegas Presiden dalam pertemuan tersebut.

Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah tidak ingin Indonesia hanya menjadi pasar, melainkan pemain aktif dalam percaturan ekonomi global. Penguatan industri dalam negeri, daya saing ekspor, dan stabilitas rantai pasok menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi internasional yang semakin kompetitif.

Baca Juga  Kontruksi Dimulai, Pemprov Sumbar Kebut Pembebasan Lahan Flyover Sitinjau Lauik 

Pertemuan di Hambalang tersebut sekaligus memperlihatkan model koordinasi langsung Presiden dengan jajaran ekonomi untuk memastikan respons kebijakan berjalan cepat, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan nasional. [*Seskab]