PADANG | KLIKGENZ.COM — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar berkomitmen memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat melalui berbagai program literasi dan inklusi keuangan.
Komitmen tersebut dibahas dalam rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Auditorium Gubernur, Rabu (4/3/2026).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan masyarakat guna melindungi warga dari praktik keuangan ilegal seperti investasi bodong dan pinjaman tidak resmi.
Menurut Mahyeldi, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan kerap membuat mereka mudah terjebak pada lembaga yang tidak memiliki kejelasan hukum.
“Kita harus meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Jika literasi keuangan rendah, masyarakat mudah terlibat dengan praktik keuangan yang tidak benar, seperti investasi bodong atau lembaga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala OJK Sumbar, Roni Nazra, menjelaskan bahwa TPAKD merupakan wadah kolaborasi lintas instansi untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Melalui forum tersebut, berbagai lembaga jasa keuangan dapat bersinergi menghadirkan program yang mendukung pengembangan ekonomi daerah, termasuk membuka akses pembiayaan bagi sektor unggulan seperti pertanian dan peternakan.
“TPAKD menjadi ruang bersama untuk mempercepat inklusi keuangan. Nantinya juga ada program business matching agar produk unggulan daerah bisa terhubung dengan akses pembiayaan,” jelas Roni.
Pada tahun 2026, Pemprov Sumbar menetapkan delapan program kerja TPAKD guna memperkuat ekosistem keuangan inklusif di daerah.
Program tersebut meliputi Nagari Creative Hub, Ekosistem Keuangan Inklusif, Inklusi Keuangan Terintegrasi pada Pesantren (IKHTISAR), Program Kredit atau Pembiayaan Melawan Rentenir, Aksesku Merata, Galeri Investasi Pasar Modal, Satu Rekening Satu Pelajar, serta PUJK Goes to Campus.
Melalui berbagai program ini, pemerintah berharap akses masyarakat terhadap layanan keuangan semakin luas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. [*]
