SUMSEL | KLIKGENZ.COM — Di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang diperketat akibat kebijakan efisiensi anggaran, publik dikejutkan oleh kabar dari DPRD Sumatera Selatan.
Sekretariat DPRD Sumatera Selatan diketahui mengalokasikan anggaran hampir setengah miliar rupiah untuk pengadaan dua meja biliar di rumah dinas pimpinan dewan.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp486,9 juta. Rinciannya, Rp151 juta dialokasikan untuk pengadaan meja biliar di rumah dinas Ketua DPRD Sumatera Selatan, Andie Dinialdie.
Sementara satu meja lagi direncanakan untuk rumah dinas Wakil Ketua III DPRD Sumsel, Ilyas Panji Alam, dengan nilai yang jauh lebih besar, yakni Rp335,9 juta.
Jika dijumlahkan, pengadaan dua meja biliar itu menghabiskan hampir Rp500 juta uang negara.
Kontras dengan Kebijakan Efisiensi
Rencana pengadaan tersebut langsung memantik sorotan publik. Pasalnya, saat ini banyak pemerintah daerah sedang melakukan pengetatan belanja setelah adanya pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Di banyak wilayah, sejumlah program pembangunan terpaksa dipangkas.
Kegiatan masyarakat ditunda.
Bahkan beberapa layanan publik harus menyesuaikan diri dengan keterbatasan anggaran.
Namun di sisi lain, muncul pengadaan fasilitas hiburan di rumah dinas pejabat dengan nilai yang cukup fantastis.
Bagi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi, kebijakan seperti ini terasa kontras.
Pertanyaan publik pun sederhana. Seberapa penting meja biliar bagi tugas seorang wakil rakyat?
Apakah fasilitas tersebut benar-benar menunjang kinerja legislatif, atau sekadar menjadi pelengkap fasilitas rumah dinas pejabat?
Bukan Sekadar Soal Aturan
Dalam tata kelola pemerintahan, pengadaan fasilitas rumah dinas memang bisa saja memiliki dasar administrasi.
Namun persoalannya bukan semata soal aturan. Yang menjadi sorotan adalah rasa kepatutan dalam menggunakan anggaran publik.
Ketika masyarakat diminta memahami kondisi keuangan negara yang sedang ketat, para pejabat publik juga diharapkan menunjukkan empati yang sama.
Ketua DPRD Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, mengatakan telah meminta Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk memberikan klarifikasi terkait rencana pengadaan dua meja biliar tersebut.
Langkah klarifikasi itu dinilai penting. Namun publik tentu menunggu lebih dari sekadar penjelasan administratif.
Yang menjadi perhatian adalah apakah anggaran tersebut akan tetap dipertahankan atau justru dibatalkan demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Soal Rasa Pantas
Dalam politik modern, kepercayaan publik sering kali tidak runtuh karena pelanggaran hukum. Sebaliknya, ia lebih sering runtuh karena hilangnya rasa pantas dalam penggunaan kekuasaan.
Dan meja biliar dengan anggaran hampir setengah miliar rupiah di tengah kebijakan efisiensi, bagi banyak orang, terasa jauh dari kata pantas. [*]
